Papua Pos | Korannya orang Papua

Switch to desktop

Taksir item ini
(0 pilihan)

Kesetaraan Gender Sebagai Prioritas Utama

JAYAPURA [PAPOS] - Masih minimnya indikator  Sebagai bentuk upaya pengharusutamaan gender di Indonesia khususnya di Papua, menjadi perhatian pemerintah dan lembaga donor seperti UNDP.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Papua bekerjasama dengan UNDP menyelenggarakan pelatihan perencanaan dan penganggaran responsive gender yang diikuti sebanyak 53 peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah provinsi Papua yang dibuka oleh Sekertaris Bappeda Papua, Adolof Kambuaya, di Aston Hotel Jayapura, Kamis, (14/3) kemarin.

Menurut Leya Cattleya selaku Independen Consultan kepada wartawan mengatakan pelatihan ini perlu dilakukan, mengingat betapa  kayanya Papua, namum indikator pembangunan pembangunan manusia masih sangat rendah di Indonesia.

Selain itu, provinsi Papua sedang dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunannya. Mengingat perempuan Papua menghadapi persoalan dan tantangan yang berbeda, dibanding dengan persoalan dan tantangan yang dihadapi kaum laki-lakinya. Maka upaya untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki menjadi suatu prioritas.

Dikatakan, sejak tahun 2006, UNDP bersama Pemerintah Indonesia mengimplementasikan “People-Centred Development Programme (DCDP)” untuk mendukung lembaga Pemerintah Provinsi Papua serta lembaga masyarakat sipil untuk mencapai target tujuan Pembangunan Milenium (The Milenium Development Goals/MDGs).

“Melalui upaya fasilitas penyusunan dan pengimplementasikan PCDP, penyusunan suatu laporan pembangunan manusia merupakan suatu prioritas bagi Provinsi Papua untuk pembangunan ketersediaan data, informasi serta analisis dalam aspek utama pembangunan manusia,’’ ujarnya.

Masih menurutnya, penyusunan laporan Pembangunan Manusia Gender di Papua akan secara khusus memberi perhatian pada persoalan kesehatan reproduksi, kesehatan ibu melahirkan dan kesehatan bayi dan anak.

Disamping upaya pencegahan HIV/AIDS serta peningkatan cakupan dan kualitas, serta keadilan pendidikan. Mengingat persoalan-persoalan tersebut mengemuka di wilayah Papua.

“Ini menjadi pergumulan kita semua, mengingat di sebagian besar daerah pemekaran juga rata-rata sekolah hanya dua tahun. Dengan demikian, kedepan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan,” ungkapnya.

Padahal Papua punya Otsus yang telah berjalan selama 13 tahun. Tetapi mengapa tingkat kemiskinan masih tinggi di Papua   yaitu masih di atas 30 persen. Inilah persoalan bagi kita bersama. Katanya.

Untuk itu lewat pelatihan ini diharapkan para peserta akan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang PPRG dan mampu memberikan masukan kritis untuk pembangunan manusia berbasis gender di Papua.[tho]

Terakhir diperbarui pada

Berikan komentar

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.


Anti-spam: susun gambar berikut

Papua Pos | Korannya Orang Papua

Top Desktop version