Papua Pos | Korannya orang Papua

Switch to desktop

Taksir item ini
(0 pilihan)

Kuasa Hukum Yakin Bupati Maybrat Tidak Terlibat Korupsi

JAYAPURA [PAPOS] – Kuasa Hukum Bupati Maybrat, Petrus Ohoitimur, SH memastkan bahwa kliennya Drs, Bernard Sagrim tidak terlibat kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Kabupaten Maybrat tahun 2009 senilai Rp 15,1 Milliar.

Keyakinan ini dikemukakan Petrus kepada wartawan di sela-sela acara Musyawarah Cabang Perhimpunan Advokasi Indonesia [Peradi] Jayapura, di Hotel Aston, Senin (25/3) kemarin, meskipun Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua telah menyita 1083 disposisi dari Bendahara Setda Maybrat sebagai alat bukti.

“Saya tegaskan bahwa Bupati Maybrat tidak terlibat kasus dugaan korupsi dana hibah senilai Rp 15,1 Milliar sebab tidak ditemukan kesalahan,” tegas Petrus. Menurutnya, alat bukti berupa disposisi sebanyak 1083 yang telah disita oleh Direskrimsus Polda Papua itu dianggap sebagai disposisi administrasi negara untuk membantu proses penyelidikan kasus yang saat ini tengah ditangani Polda Papua.

Kliennya juga berkewajiban sebagai warga Negara Indonesia untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal apa saja yang diketahui atas kasus korupsi yang saat itu menjabat sebagi Kepala Daerah Kabupaten Maybrat. Namun bila menyangkut pengeluaran penggunaan dana dari Pemda Maybrat, Bupati selalu menyertakan dengan bukti-bukti. “Klien kami memiliki basic keuangan dan semua pengeluaran penggunaan dana,” terangnya.

Ia juga mengatakan, Bupati Maybrat juga transparan sehingga ia yakin bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan aturan.

Ketika ditanya bila Polda Papua di kemudian hari menemukan alat bukti yang bisa mengarah kepada Bupati Maybrat, kembali Petrus mengungkapkan, tidak mungkin sebab semua alat bukti sudah dimiliki oleh Polda Papua dan tidak mengarah kepada Bupati Maybrat. “Hingga saat ini klien kami masih sebagai saksi yang akan membantu proses penyelidikan pada kasus ini guna melengkapi kekurangan berkas (P-19) yang dikembalikan pihak kejaksaan kepada Polda.

Seharusnya tanggal 22 Maret lalu Bupati Maybrat menjalani pemeriksaan namun karena tingginya kesibukan bupati seperti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan [Musrenbang] dan juga hari libur paskah yang akan diperingati sebentar lagi, sehingga ia mengajukan permohonan penundaan untuk pemeriksaan 6 Mei mendatang, sesuai jadwal bupati.

Lanjut Petrus, bupati juga memberikan respon positif kepada Polda Papua atas ditetapkannya staf protokoler Pemda Maybrat, ZS sebagai tersangka. Namun pihaknya membantah kerugian negara tidak sampai Rp 15,1 Milliar. Soalnya, ketika dana hibah itu dikucurkan, pemerintah tidak menurunkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk tekhnis (Juknis). [tom]

Terakhir diperbarui pada

Berikan komentar

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.


Anti-spam: susun gambar berikut

Papua Pos | Korannya Orang Papua

Top Desktop version