Papua Pos | Korannya orang Papua

Switch to desktop

Taksir item ini
(0 pilihan)

Pemerintah Dorong Percepatan Pembangunan Pendidikan di Papua

JAKARTA [PAPOS] - Menteri Perencanaan Pambangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana mengatakan pemerintah mendorong percepatan pembangunan pendidikan dan kesehatan di Papua dan Papua Barat.

Hal itu menjadi agenda pembahasan dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Boediono dan dihadiri sejumlah menteri diantaranya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Kesehatan Nafsiah Mbo sejumlah pejabat lainnya termasuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, kata Armida di Kompleks Istana Wakil Presiden, Kamis.

"Dikatakan ada 21 kabupaten oleh UP4B (Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat), di 21 kabupaten yang betul-betul perlu percepatan pembangunan," katanya seusai rapat.

Menurut dia, dalam rapat tersebut terutama membahas terkait prioritas rehabilitasi seperti sekolahan dan sarana kesehatan.

Sebab sarana-sarana kesehatan dan pendidikan yang didirikan belum sepenuhnya berfungsi optimal karena tidak didukung prasarana yang memadai.

"Di beberapa daerah lokasi prasarana sudah cukup baik tapi sarananya gak ada, misalkan laboratorium tapi labnya gak ada, sekolah atau puskesmas guru atau tenaga mediknya gakada ya kayak-kayak gitu," katanya.

Untuk itu dalam rapat tersebut dibahas bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut, selain itu juga mendorong 'crash program' pendidikan di 2013 dan 2014.

"Nah itu maka bagaimana 2013 atau 2014 ada semacam 'crash program' ya intinya itu, pemetaan termasuk bagaimana 'deploymentnya' (penempatannya)," katanya.

Meskipun demikian, menurut dia, dalam kesempatan itu tidak ada pembahasan penambahan dana pembangunan di Papua dan Papua Barat. "Itu dana yang sudah ada," katanya.

Sementara itu, seperti dikutip dari laman UP4B, Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono sebelumnya mengatakan pada tahun 2013 dana APBN yang dialokasikan untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Rp33 triliun sedangkan Papua Barat Rp14 triliun.

Selain dana dari APBN, pada 2013 juga ada penambahan dana yang berasal dari direktif presiden sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi, ketenagalistrikan, pembangunan depo BBM.

Hal tersebut terutama untuk menurunkan biaya kemahalan di pegunungan tengah dan pengembangan agropolitan ternak sapi di Papua Barat. [ant/ida]

Terakhir diperbarui pada

Berikan komentar

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.


Anti-spam: susun gambar berikut

Papua Pos | Korannya Orang Papua

Top Desktop version