Papua Pos | Korannya orang Papua

Switch to desktop

Taksir item ini
(0 pilihan)

TNI Dilarang Berpolitik Praktis

JAYAPURA [PAPOS] – Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Drs. Christian Zebua MM mewarning prajuritnya untuk tidak ikut berpolitik praktis saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

“Kita tahu bahwa dalam waktu dekat ini telah dihadapkan Pemilukada Provinsi Papua. Sesuai atensi dari Kasat TNI bahwa setiap anggota TNI di seluruh daerah harus netral dan tidak boleh berpolitik praktis, akan tetapi harus berpolitik negara,” ungkap Pangdam, Senin (12/11) kemarin di Kediamannya, Dok V Atas, Jayapura Utara.

 

Pangdam menjelaskan, berpolitik negara yang harus dilakukan oleh anggota TNI yakni menjaga kepentingan-kepentingan Negara. Hal itu sudah merupakan bagian jiwa dari TNI dan tidak ada tawar-menawar lagi dalam aturan yang sudah disampaikan oleh pimpinan.

 

Ditegaskannya, ada enam aturan yang disampaikan kepada prajurit TNI. Di antaranya, institut TNI harus netral, tidak boleh berpihak kepada salah satu calon atau salah satu partai politik. Kedua, setiap perorangan atau institut dilarang keras membuat suatu pernyataan yang menyangkut politik.

 

Ketiga, prajurit TNI dan institut dilarang mendsikusikan masalah calon. “Kita Komandan diwajibkan menyosialisasikan kepada seluruh anggota tentang pemilukada,” ujarnya.

 

Kemudian, kelima, setiap pimpinan satuan melakukan koordinasi secara terus menerus dan  keenam, harus membantu menyelenggarakan proses pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

 

“Posisi TNI netral. Kalau ketahuan kami akan tindak dan proses secara hukum sesuai dengan aturan dan kami tidak basa-basi. Laporkan kepada saya dan saya akan tindak karena pimpinan TNI keras melakukan aturan seperti itu,” tegasnya. [loy]

 

Terakhir diperbarui pada

Berikan komentar

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.


Anti-spam: susun gambar berikut

Papua Pos | Korannya Orang Papua

Top Desktop version