Papua Pos | Korannya orang Papua

Switch to desktop

Taksir item ini
(0 pilihan)

DPRP: Hanya 21 DOB Memenuhi Syarat

JAYAPURA [PAPOS]– Aspirasi pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten di Provinsi Papua yang disampaikan ke DPRP, cukup banyak dan terus bertambah, baik yang diajukan secara resmi oleh pemerintah kabupaten maupun kelompok masyarakat.

Wakil Ketua Komisi A DPR Papua, Yanni mengatakan, dari hasil identivikasi dan verifikasi yang dilakukan, terdapat 30 usulan pembentukan kabupaten baru yang disampaikan melalui DPRP. Dari jumlah tersebut, tercatat 21 usulan pembentukan kabupaten baru yang dinilai telah memenuhi syarat administrasi.

“Demi merespon hal tersebut, kami ditugaskan secara khusus untuk mengindentifikasi dan memverifikasi persyaratan pembentukan daerah otonom baru yang telah masuk di DPRP sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya kepada Papua Pos, Selasa [18/12] kemarin di ruang kerjanya.

Menurutnya, Komisi A DPRP pada prinsipnya dapat memahami aspirasi dan usulan pembentukan daerah otonom baru yang diusulkan, sepanjang hal tersebut didorong atas kebutuhan dan tuntutan yang rasional.

“Kami telah menyurati Gubernur Provinsi Papua sebanyak dua kali untuk mengkonfirmasi data usulan pembentukan daerah otonom baru, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan,” jelas Yanni.

30 rencana pemekaran tersebut diantaranya, Kabupaten Grimenawa, Kabupaten Balim Center, Kabupaten Ketengbang, Kabupaten Yamo, Kabupaten Muman, Kabupaten Trikora, Kabupaten Pulau Nunfor, Kabupaten Yahukimo Timur, Kabupaten Yahukimo Barat, Kabupaten Yahukimo Utara, Kabupaten Yahukimo Barat Daya, Kabupaten Mamberamo Hulu, Kota Merauke, Kabupaten Kimam, Kabupaten Admi Korbai, Kabupaten Muara Digul, Kabupaten Kembu, Kabupaten Yapen Timur, Kabupaten Yapen Utara, Kabupaten Ghundomi Sisare, Kabupaten Okikha, Kota Lembah Balim, Kabupaten Wanui, Kabupaten Nypa Swandiwe, Kabupaten Mimika Barat, Kabupaten Deponowai, Kabupaten Lembah Roufaier, Kabupaten Mimika Timur, Kabupaten Bogoga dan Kabupaten Balim Tengah.

“Sedangkan yang memenuhi persyaratan sesuai data DPR RI, DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Komisi A DPRP ada 21 kabupaten diantaranya, Kabupaten Grimenawa, Katengban, Yahukimo Timur, Yahukimo Barat, Yahukimo Utara, Yahukimo Barat Daya, Mamberamo Hulu, Kota Merauke, Admi Korbai, Muara Digul, Puncak Trikora, Mimika Timur, Mimika Barat, Ghundumi Sisare, Pulau Nunfor, Yamo, Lembah Baliem, Kembu, Napa Swandiwe, Baliem Center dan Kabupaten Okikha,” ungkapnya.

Diakui Yanni, Komisi A berpendapat bahwa kendati ada kebijakan moratorium pemekaran daerah otonom baru yang dikeluarkan pemerintah pusat, akan tetapi dalam moratorium tersebut Papua tergolong sebagai wilayah strategis yang dapat dikecualikan, sehingga kebijakan moratorium ini tidak boleh menghambat pembentukan daerah otonomi baru.

“Untuk itu, kami dari Komisi A meminta kepada Gubernur papua untuk serius memperhatikan dan memperjuangkan realisasi pembentukan daerah otonom baru, baik yang dalam proses pengusulan di tingkat provinsi maupun yang sudah diajukan ke DPR Ri, DPD dan Depdagri,” harapnya. [roy]

Terakhir diperbarui pada

Berikan komentar

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.


Anti-spam: susun gambar berikut

Papua Pos | Korannya Orang Papua

Top Desktop version