Papua Pos | Korannya orang Papua

Switch to desktop

Taksir item ini
(0 pilihan)

BNN: Korban Atau Pengguna Narkoba Wajib Lapor

Sejumlah anak SD di Papua bersiap mempertunjukkan tarian asli Papua bertemakan Anti Narkoba di Lapangan Gunung Merah Kantor Bupati Kabupaten Jayapura, Papua, Senin (24/6). Kegiatan tersebut untuk menyambut Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tanggal 26 Juni

SENTANI [PAPOS] - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Jayapura Drs. Eddy Purnomo CX. M.Pd mengatakan bahwa korban atau pengguna narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba) wajib lapor untuk menjalani rehabilitasi.

"Menurut UU Nomor 25 mengharuskan korban atau pengguna narkoba melakukan wajib lapor sedangkan untuk pengedarnya merupakan urusan dari pihak kepolisian," katanya di Sentani, terkait indikasi meningkatnya jumlah pengguna narkoba di wilayah setempat.

Berdasarkan pemantauan BNN Kabupaten Jayapura, Papua, peredaran narkoba dari waktu ke waktu terus meningkat.

Ia mengatakan meskipun belum ada data yang jelas tetapi indikasi peningkatannya dinyatakan dengan seringnya pengguna dan bandar narkoba yang ditemukan oleh pihak kepolisian.

Eddy menjelaskan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat kaitannya dengan pencegahan peredaran narkoba di kalangan siswa dan siswi sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Jayapura.

"Sedangkan untuk sosialisasi pencegahan peredaran narkoba dilakukan pada siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, ke depannya akan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura," tandasnya.

Lebih lanjut Eddy menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan perekrutan residen atau penjangkauan korban pengguna narkoba agar dapat mendeteksi, menjangkau dan bisa melihat kadar pemakaiannya. Untuk selanjutnya akan direhab dan diobati.

"Tahun 2012, kami sudah mengirim lima resident dari Kabupaten Jayapura dan lima resident dari Provinsi Papua untuk direhabilitasi di Makasar," ujarnya. Ia menambahkan bahwa setelah direhabilitasi, para resident tersebut akan dijemput kembali dan disatukan dalam sebuah member agar tidak kembali menjadi resident. "Pendampingan dan advokasi akan terus dilakukan," tegasnya. [ant]

Terakhir diperbarui pada

Berikan komentar

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.


Anti-spam: susun gambar berikut

Papua Pos | Korannya Orang Papua

Top Desktop version