Papua Pos | Korannya orang Papua

Switch to desktop

Taksir item ini
(2 pilihan)

Berawal Dari Perundingan KMB

Peringatan kembalinya Irian Barat ke NKRI di Kabupaten Jayawijaya diwarnai dengan upacara bendera.

Irian Barat adalah daerah dari sebagian tanah air kita,Indonesia yang sebelum tahun 1946 disebut orang dengan nama-nama : Onim (majapahit), Nova Okmini (Portugis), New Guinea dan Papua  merupakan Daerah dengan Luas 416.000 m². Dan membentang dari 130° Bujur Timur (BT) garis khatulistiwa hingga ± 9° Lintang Selatan (LS) yang  meliputi kurang lebih 47% dari total Pulai Irian.

Oleh : Atis Luntungan/Papua Pos

Berawal Perundingan KMB

Sejarah telah membuktikan bahwa pangkal segala sengketa tentang Irian Barat antara rakyat Indonesia dengan Pemerintah Belanda, berpangkal pada di-ingkarinya oleh Belanda bahwa fakta-fakta sejarah yang cukup diketahui bahkan sebagian ikut diciptakan mereka.

Pengingkaran Pemerintah Belanda atas fakta sejarah ini nampak pada perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949.

Meskipun pasal 1 ayat 1 Piagam penyerahan kedaulatan pada tanggal 2 November 1949 yang berbunyi :”Kerajaan Netherlands menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Rebublik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan kerena itu mengakui Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.” Namun mereka (Belanda-red) menyisipkan dalam pasal 2 ayat F dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut :

 “Mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkuntan hendak mempertahankan azas supaya semua perselisihan yang mungkin dan ternyata kelak akan timbul diselesaikan dengan jalan patuh dan rukun,maka status quo kerasidenan Irian (New Guinea) tetap berlaku secara ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan Indonesia Serikat, masalah kedudukan kenegaraan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Rebublik Indonesia Serikat dan kerajaan Netherlands.”

Pada bulan April 1950, perundingan dalam lingkungan Uni Indonesia – Belanda, sesuai dengan jiwa KMB konferensi Uni Indonesia – Belanda yang pertama di Jakarta tidak menghasilkan apa-apa tentang Irian Barat, kecuali hanya dibentuknya sebuah “Investigation Commitee” yang harus mengadakan penyelidikan dan memberi laporan Uni tersebut.

Konferensi ke-dua di Den Haag dalam bulan Desember 1950 gagal sama sekali. Tuntutan Pemerintah RI agar kedaulatan Irian Barat segera diserahkan pada tanggal 27 Desember 1950 atau selambat-lambatnya dalam pertengahan tahun 1951 dijawab oleh pemerintah Belanda dengan sebuah kontra usul atas kedaulatan, sebaiknya diserahkan kepada Uni saja.

Rencana Pemerintah Belanda untuk tetap berkuasa di Irian Barat makin jelas dengan tindakan memasukan Irian Barat sebagai wilayah Kerajaannya dalam Undang-Undang Dasar mereka.

Pada tanggal 19 februari 1952, atas reaksi dan desakan Pemerintah RI untuk membuka perundingan kembali pada tanggal 24 Juli 1953, Menteri Luar Negeri Belanda menjawab, bahwa sebelum dapat diadakan dengan Pemerintah RI, Belanda akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah Australia, akhirnya pada tanggal 14 April 1954 Pemerintah Belanda menyatakan terang-terangan tidak mau berunding lagi.

Pada tanggal 15 Februari 1956, secara Uni Lateral membubarkan Uni Indonesia-Belanda. Tindakan ini merupakan langkah baru dalam perjuangan pembebasan Irian Barat. Pembubaran Uni tersebut diatas disusul dengan pembatalan seluruh hasil-hasil KMB termasuk induk persetujuan, Piagam penyerahan Kedaulatan, Uni status, perjanjian Finek dan lain-lainnya.

Gelora rakyat makin meningkat dan pada tanggal 19 desember 1961 didalam rapat umum di Yogyakarta, Kepala Negara mengeluarkan Komando terakhir untuk membebaskan Irian Barat, disingkat TRIKORA yang berbunyi :

1. Gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda Kolonial.

2. Kibarkan sang Merah-Putih di Irian Barat, tanah Air Indonesia.

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air kita.

Komando tertinggi pembebasan Irian Barat dibentuk dengan Kepala Negara Soekarno dengan Panglima Besar, sedangkan Komando efektifnya adalah komando Mandala dimana Mayor Jendral Soeharto sebagai panglimanya dan berkedudukan di Makassar.

Seluruh potensi Nasional digerakan dan konfrontasi disegala bidang secara tegas dan kuat dilancarkan. Rakyat Indonesia bertekat untuk membebaskan Irian Barat dalam tahun 1962 juga.Tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani pula Memorandum pengertian bersama mengenai penghentian permusuhan yang akan berlaku tanggal 18 Agustus 1962 dan Memorandum-memorandum lainnya mengenai soal-soal keuangan, surat-surat perjalanan, pembentukan kembali hubungan diplomatik antara Netherlands – Indonesia dan soal-soal detail lainnya.

Tanggal 16 Agustus 1962, Pemerintah RI dan Netrherlands mencapai persetujuan dalam perundingan di New York USA, yaitu :

1. Gencatan senjata diberlakukan di Irian Barat.

2.Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada RI melalui PBB.

Sebagai realisasi persetujuan New York, PBB membentuk pemerintahan peralihan di Iran Barat, Yaitu Untea.dalam tahap pertama pemerintah UNTEA mengatur pergantian pejabat-pejabat tinggi Netherlands dengan pejabat-pejabat bukan Belanda dan bukan Indonesia. UNTEA berkewajiban mengadakan penerangan-penerangan secara luas tentang persetujuan tersebut beserta akan dilaksanakannya penyerahan pemerintah kepada Indonesia.

Pada umumnya pemerintah UNTEA melanjutkan organisasi pemerintah dari jaman pemerintah Belanda, hanya dengan pergantian pejabat-pejabat dan nama-nama dinas serta urusan. Berangsur-angsur pegawai-pegawai Belanda meletakan jabatannya dan meninggalkan Irian Barat. Dengan berangsur-angsur pula tempat mereka di-isi dengan pegawai-pegawai Republik Indonesia. Pegawai-pegawai bangsa Belanda yang terakhir meninggalkan Irian Barat adalah pada bulan Maret 1963.

Pemerintahan atas wilayah Irian Barat dari penguasa UNTEA, yang secara penuh terlaksana pada tanggal 1 Mei 1963, sejak tanggal tersebut, semua jabatan dan tugas pemerintahan, begitu juga soal keamanan secara defacto berada ditangan Pemerintahan RI. Sang Merah-Putih dengan megahnya mulai berkibar sebagai bendera tunggal di Irian Barat.

Atas fakta sejarah ini, maka tanggal 1 Mei 1963 ditetapkan sebagai hari peringatan kembalinya Irian Barat kepangkuan NKRI.

Terakhir diperbarui pada

Berikan komentar

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.


Anti-spam: susun gambar berikut

Papua Pos | Korannya Orang Papua

Top Desktop version