JAYAPURA (PAPOS) – Iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kenaikan 100 persen dari iuran sebelumnya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Iuran baru ini mulai berlaku 1 Januari 2020.
Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Papua dan Papua Barat, Ario Pambudi Trisnowibowo mengatakan, bahwa ada peningkatan kualitas pelayanan seperti yang telah disampaikan Menteri Kesehatan.
“Iuran baru ini akan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh rumah sakit, akan ada aplikasi informasi yang berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat terkait ketersediaan fasilitas di rumah sakit, salah satunya ketersediaan tempat tidur,” jelas Ario, di Jayapura, Senin (25/11/2019).
Selain itu, kata Ario, akan diberlakukan sistim antrian online bekerjasama dengan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi). Wadah rumah sakit ini akan memberikan suatu kewajiban kepada rumah sakit untuk memberikan antrian online untuk mengurangi antrian panjang di rumah sakit.
“Harapannya dengan sistim online akan berkurang. Jadi peserta dari rumah saja bisa mengakses nomor antrian. Peserta bisa tahu jam berapa harus ke rumah sakit. Peningkatan kualitas pelayanan lainnya dengan berlakunya iuran baru adalah ketersediaan obat dan kompetensi tenaga kesehatan, karena dengan naiknya iuran peserta, tentunya kondisi keuangan dari rumah sakit sudah baik,” ucapnya.
“Persi ini wadah untuk seluruh rumah sakit di Indonesia, harus bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik, agar pola pelayanan utama diberikan kepada yang bukan peserta JKN – KIS tidak terjadi lagi. Cara seperti ini harus dihilangkan karena suksesnya program ini harus ada dukungan dari rumah sakit,” tambah Ario. (Syahriah)
Comment