JAYAPURA [PAPOS] – Sekretaris Daerah Papua, Dance Yulian Flassy melakukan pertemuan bersama jajaran BPJS Kesehatan Wilayah Papua dan Papua Barat di Jayapura, Rabu (17/3/2021).
Pertemuan yang turut dihadiri sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah setempat itu membahas mengenai proses integrasi Kartu Papua Sehat (KPS) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun belum ada keputusan terkait proses integrasi KPS ke JKN-KIS dalam rapat yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam itu.
Sekda Papua, Dance Yulian Flassy mengakui pembahasan integrasi ini baru bisa diputuskan setelah pertemuan selanjutnya bersama Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat, Budi Setiawan.
“Kita masih menunggu pertemuan berikut bersama Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat. Karena mereka tidak bisa mengambil keputusan soal integrasi ini,” ujar Sekda.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, Ribka Haluk menyebutkan, dalam rapat tersebut juga dibahas draft penyerahan data Orang Asli Papua (OAP) kepada BPJS. Total sebanyak 2.386.048 jiwa OAP yang telah terdata di Dinasnya.
“Data ini yang sudah memiliki NIK. Jadi tadi dalam rapat dibahas OAP yang belu ada NIK. Sebab, saat ini banyak OAP yang datang ke Rumah Sakit tapi tidak bisa dicover oleh BPJS karena tidak ada NIK. Hal ini yang kami bahas tadi,” tambahnya.
Ribka pun mengharapkan ada inovasi atau kebijakan khusus juga dari BPJS mengingat Papua adalah daerah Otonomi Khusus. Hal ini penting agar seluruh masyarakat Papua mendapat hak pelayanan kesehatan yang sama.
“Kami tadi juga sudah sampaikan ke BPJS untuk memberikan kekhususan. Tapi syukurnya ini menjadi perhatian Sekda. Intinya sudah ada kerjsama tinggal menunggu tindak lanjut saja,” kata Ribka.
Sementara itu, Asisten Deputi Wilayah Papua dan Papua Barat, dr. Ariawan Budi mengakui masih memperhitungkan beberapa hal mengenai proses integrasi tersebut. Namun, pada prinsipnya BPJS sudah menerima data OAP dari Pemprov Papua.
“Data OAP sudah kami terima, tapi dari rapat tadi masih akan dilihat lagi lebih dalam oleh seluruh instansi agar nantinya integrasi KPS berjalna lebih lancar,” pungkasnya.[tho]
Comment