JAYAPURA [PAPOS] – Untuk mendukung implementasi program pencegahan korupsi di Provinsi Papua, Bupati/walikota melakukan penandatanganan kerjasama pembenahan data berbasis terpadu.
Selain itu, bupati/walikota juga melakukan penandatanganan Nota kesepahaman bersama antara badan pengatur hilir minyak dan gas bumi dengan Pemerintah Provinsi Papua tentang Pertukaran Data dan lnformasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Provinsi Papua.
Penandatangan tersebut disaksikan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE. MM, Koordinator Wilaya VIII KPK Adliansya Malik Nasution pada koordinasi gerakan penertiban asset dan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial Provinsi Papua di Jayapura, Senin (11/11).
“Dengan penandatanganan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi pertukaran data dan informasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Antara BPH MIGAS dengan Pemprov Papua,” Kata Klemen Tinal.
Selain itu, Klemen Tinal menyebut penandatangan ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
“Dimana Nota Kesepahaman Bersama Yang dibuat oleh Para Pihak dengan itikad baik dan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama serta nota kesepahaman bersama berlaku untuk jangka waktu dua tahun,” Tandasnya.
Diharapkan dengan adanya penandatangan ini dapat meningkatkan manajemen asset daerah dan kabupaten/kota yang selama ini menjadi tantangan dalam implementasinya.
“Saya berharap kepada kita semua untuk selalu berkomitmen dan siap untuk mengimplementasikan rencana pencegahan korupsi yang telah disepakati bersama,” Ucapnya.[tho]
Comment