JAYAPURA [PAPOS] – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, F.X Mote menegaskan, Tempat Pelalangan Ikan (TPI) Hamadi, Kota Jayapura bukan tempat penjualan ikan.
“Tempat jual ikan di Pasar Sentral Hamadi yang dibangun Pemerintah Kota Jayapura, TPI itu tempat pelelangan ikan, saya minta kepada bapak Walikota untuk segera kembalikan para penjual ikan ke pasar Hamadi,” tegasnya kepada wartawan, Senin (17/6).
Oleh sebab itu, Mote meminta Pemerintah Kota Jayapura mengembalikan para pejual ikan ke Pasar Sentral Hamadi yang telah dibangun Pemkot Jayapura.
“Pada saat pasar Hamadi terbakar tahun 2006 lalu, para penjual ikan dan nelayan pindah sementara ke TPI Hamadi, kemudian setelah pasar dibangun dan difungsikan, mereka juga belum pindah, ini tanggungjawab dari Pemerintah Kota untuk segera pindahkan mereka (penjual ikan-red) ke pasar sentral Hamadi,” Jeasnya.
Hal ini menjadi persoalan yang belum bisa selesaikan, sehingga Pemkot Jayapura perlu turun tangan untuk segera memindahkan penjual ikan Pasar Sentral Hamadi.
Menurut dia, pengelolaan TPI Hamadi masih merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini berlaku tidak hanya di Papua, sebab sesuai aturan di Indoenesia TPI merupakan kewenangan Provinsi.
“Kami tidak bisa memindahkan para penjual ikan yang ada TPI Hamadi, namun kami harapkan Walikota bisa segera menindaklanjuti, kalau diatur baik pasti para penjual ikan mau pindah dari TPI ke pasar Sentral Hamadi,” harapnya.
Selain itu, katanya, TPI ini bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar, namun, terjadi pembiaran dari pemerintah, tetapi masyarakat setempat masih mengklaim tanah milik mereka, sehingga mereka menarik restribusi bagi kendaraan yang masuk ke TPI Hamadi.
“Sebenarnya kalau soal tarik retribusi itu bukan lagi tugas Dinas Perikanan dan Kelautan, tetapi teman-teman di Dispenda Provinsi dan Kota Jayapura, tapi tentunya kita ingin kedepan supaya restribusi masuk dapat dikelola langsung oleh Provinsi dan Kota Jayapura,”jelasnya.[tho]
Comment