JAYAPURA (PAPOS) – Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan (FPK), John Mauridz Suebu mengklarifikasi pemberitaan yang sudah beredar di beberapa media online tentang desakan FPK agar pemerintah pusat segera menunjuk Penjabat Gubernur Papua.
Dalam klarifikasinya yang sudah viral dan beredar di grup Whatsapp, John M. Suebu menjelaskan, pihaknya tidak membicarakan dan mendesak pemerintah pusat segera menunjuk Penjabat Gubernur Papua.
“Kami ditelpon untuk jumpa pers. Materi kami ialah berbicara hak-hak masyarakat adat yang di abaikan oleh pemda. Seperti yang kami telah melaporkan, kami di FPK tidak berbicara kepentingan politik. Isi berita harus pisahkan pendapat tokoh adat, agama dan FPK,” terang John Mauridz Suebu dalam klarifikasinya.
Menurutnya, posisi FPK Papua dalam keterangan pers tersebut menyuarakan agar negara harus ingatkan pemda untuk tidak lupa janji-janji manis sebelum PON dan Peparnas 2021.
“Tuntutan agar masalah PON diselesaikan, karena sejumlah lahan ulayat yang digunakan untuk pembangunan sejumlah venue PON, bahkan belum dibayar oleh Pemprov Papua. Diantaranya adalah Venue Cricket di Doyo, Kabupaten Jayapura,” ujarnya.
Oleh karena itu, John Mauridz Suebu berharap media jangan memanfaatkan FPK untuk kepentingan politik.
“FPK mempunyai motto Kemanusiaan Yes Politik No. Jadi menyoroti kesehatan bapak Gubernur itu tidak ada dalam agenda FPK, apa lagi mengenai jabatan Gubernur. FPK tidak mempunyai hajat untuk sampai kesana. Sebab kami hanya fokusnya pada kemanusiaan bukan urus jabatan pejabat negara,” tegasnya.
Dengan melihat kondisi pemberitaan itu, John Suebu tak menampik kalau ia menduga ada oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan media saat ini untuk memecah belahkan kebersamaan yang telah di pupuk di Papua.
Untuk itu, FPK mengutuk keras kepada pihak-pihak yang sengaja mengadu domba kebersamaan yang sudah dicetus di Papua selama ini, dimana Papua aman dan damai.
“Papua tanah damai. Rakyat Papua jangan mau diadu domba,” pungkasnya.[tho]
Comment