Jayapura (PAPOS), Menterian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan hingga saat ini dugaan Pelanggaran HAM masih terjadi di Indonesia termasuk di Papua, dan pemerintahan Jokowi tetap konsen untuk menyelesaikannya.
Namun pelanggaran HAM saat ini ada pergeseran, bukan seperti pada di era orde baru yang dilakukan bersifat vertical structural, dimana negara melakukannya kepada masyarakat atau seseorang untuk melindungi kepentingan negara.
“jaman orde baru itu benar ada pelanggaran HAM, saat itu represif dan pelangaran HAM yang terjadi bersifat structural vertical yang artianya negara melakukan dari atas kebawah karena ingin melindungi kepentingan negara. Terlalu represif sehingga terlalu banyak mendapat perlawan dan serangan sehingga jatuh saat reformasi,” kata Mahfud kepada beberapa wartawan di Jayapura belum lama ini saat berkunjung ke Jayapura.
Reformasi itu masuksudnya untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM agar tidak terjadi lagi, namun tidak berhenti dan hingga saat ini masih terjadi meski bersifat horizontal dimana masyarakat melakukannya kepada masyarakat sendiri.
“pelanggaran HAM sekarang bersifat horizontal seperti kelompok rakyat mengusir kelompok rakyat lainnya atau penduduk local mengusir penduduk pendatang, dan lain sebagainya” jelasnya.
Mahfud MD yang didampingi Wakil Menteri PUPR Wempi Wetipo dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menjelaskan, masyarakat harus tau dan mengerti tengtang pergeseran dugaan pelanggaran HAM dari masa Orde Baru hingga masa Reformasi atau sekarang, sehingga masyarakat juga harus memaklumi penanganan berbeda, jika pemerintah memilih cara lain yang lebih soft atau lunak karena ini antar masyarakat dengan masyarakat. (Leribrachi)
Comment