DPRI Kaget Persoalan Kesehatan di Papua

DPRI Kaget Persoalan Kesehatan di Papua

JAYAPURA – Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua, Komisi IX DPR RI menemukan catatan menarik pada bidang kesehatan yang tidak ada didaerah lain di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IX DPRI Emanuel Melkiades Lakalena kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Pemprov Papua di Sasana Karya, Jumat (28/2/2020) mengaku kaget karena persoalan kesehatan di Papua cukup komplek dan sangat berbeda secara teknis dibandingkan dengan daerah-daerah lain se-Indonesia.
“Banyak sekali kami temukan bahwa masyarakat di wilayah pedalaman (Papua) sulit untuk mendapatkan KTP. Kalau kita menggunakan basis (KIP dan e-KTP) tentunya mereka (masyarakat) akan sulit mendapatkan akses untuk ikut dalam pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan,” kata Emanuel.
Untuk itu, Emanuel berharap ada pola tersendiri untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat Papua dalam mendapatkan jaminan kesehatan.
“Hal ini akan kami diskusikan dengan Kemenkes maupun pihak BPJS Kesehatan di Jakarta. Semoga ada pola khusus yang bisa diterapkan bagi masyarakat Papua untuk mendapatkan haknya untuk hidup sehat seperti saudara-saudara lainnya di Indonesia,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengatakan, NIK dan e-KTP menjadi criteria atau syarat mutlak seseorang bisa mendapatkan pelayanan dari BPJS Kesehatan.Produk jaminan kesehatan di Indonesia khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum bisa diterapkan maksimal di Papua.
Hal ini dikarenakan sebangian masyarakat Papua khususnya di wilayah pedalaman belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
“(Tapi) kita tahu bersama bahwa, masyarakat kita di wilayah pedalaman hingga saat ini belum mempunyai NIK dan juga e-KTP. Ini menjadi kendala,” katanya.
Dikatakan, pihaknya sedang berupaya agar dana BPJS Kesehatan tidak bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) melainkan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Jangan (dana) diintegrasikan dari Otsus untuk membiayai BPJS. Nanti kalau dana (Otsus) dialokasikan akan hilang begitu saja kalau masyarakat tidak menggunakannya. Penduduk asli Papua Cuma 2juta lebih, jadi saya pikir Kemenkes bisa mengakomodir hal tersebut,” ujarnya.[tho]

Komisi IX DPR RI bersama Sekda Papua Hery Dosinaen

ID:2487 Responsif

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below