JAYAPURA(PAPOS) – Pemerintah Provinsi Papua memulai penanaman perdana padi di Kota Jayapura sebagai tindak lanjut program cetak sawah tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya besar mendorong kemandirian pangan, khususnya beras, di Tanah Papua.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan (TPHP) Provinsi Papua, Lunanka V.M.L. Daimboa, mengatakan, pada 2025 terdapat empat lokasi cetak sawah di Papua, salah satunya di Kota Jayapura dengan luasan 100 hektare.
“Penanaman perdana hari ini dilakukan di lokasi Muara Tami. Dengan kegiatan ini, Kota Jayapura dinyatakan siap melakukan penanaman padi seluas 100 hektare,” kata Lunanka usai bertemu Gubernur di Kota Jayapura, Kamis (19/2/2026).
Dari penanaman itu, Ia berharap ke depan Kota Jayapura dapat menjadi salah satu wilayah andalan Provinsi Papua dalam pengembangan cetak sawah. Selain itu, Papua pada tahun ini mengupayakan perluasan cetak sawah hingga 30.000 hektare.
“Ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, agar Papua maju dalam swasembada pangan, bahkan menuju kedaulatan pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua, Aser Rouw, menyampaikan bahwa sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian, pihaknya mendukung penuh usulan Pemerintah Provinsi Papua terkait cetak sawah 30.000 hektare.
“Usulan ini sangat kami apresiasi dan pada prinsipnya Kementerian Pertanian terbuka terhadap target yang diusulkan daerah,” kata Rouw.
Ia menjelaskan, pihaknya akan melakukan langkah awal berupa verifikasi lahan bersama Direktorat Pemetaan Lahan Pertanian, dilanjutkan dengan survei, investigasi, dan desain (SID) untuk menyiapkan dokumen perencanaan teknis.
Menurut Aser, saat ini kemampuan Papua dalam memenuhi kebutuhan beras secara mandiri baru sekitar 10 persen, sehingga masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Dengan realisasi cetak sawah 30.000 hektare, Papua diyakini dapat mencapai kemandirian beras.
“Bahkan jika bisa tanam dua kali setahun, Papua bukan hanya mandiri, tapi juga surplus, sehingga kelebihan produksi dapat disalurkan ke wilayah lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu tantangan utama dalam program ini adalah ketersediaan alat berat, terutama eksavator. Untuk target 30.000 hektare, dibutuhkan sekitar 200–300 unit alat berat agar pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan.
“Karena itu, perhitungan teknis harus sangat kuat. Program ini juga bukan multiyears, melainkan year by year, sehingga setiap tahun target harus direalisasikan,” kata Aser.
Aser juga mengapresiasi konsep Pemerintah Provinsi Papua yang ingin mengendalikan pekerjaan cetak sawah melalui peran badan usaha milik daerah (BUMD). Menurutnya, jika konsep ini berhasil, Papua berpotensi menjadi model nasional.
“Ini terobosan luar biasa. Jika Pemda bisa mengambil peran lebih besar dan berhasil, kami akan dorong menjadi model nasional,” katanya.
Gubernur Papua, kata Aser, menyambut baik rencana besar ini dan meminta seluruh pihak terkait bekerja maksimal, baik dalam aspek perencanaan maupun teknis lapangan, agar target kemandirian pangan dapat tercapai. (***)
