JAYAPURA [PAPOS] – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI menemukan sekitar 1,5 juta penerima bantuan sosial di Papua yang tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid dari total sekitar 1,6 juta orang yang berhasil dideteksi.
Koordinator Wilayah VIII Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Adliansyah Malik Nasution dalam Rapat Koordinasi Gerakan Penertiban Aset dan Pembenahan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua di Jayapura, Senin (11/11) tahun ini hanya tiga Kabupaten di Papua yakni Merauke, Jayawijaya, dan Keerom yang sudah melakukan finalisasi data terpadu.
“Padahal data terpadu ini merupakan data induk yang perlu diperbaharui secara berkala, mengingat kondisi sosial ekonomi sesorang bisa saja berubah,” Terangnya.
Terkait hal ini, Nasution mengharapkan dan merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua secara serius menciptakan suatu sistem informasi dan database Orang Asli Papua.
“Sehingga dapat diukur pendekatan kesejahteraan OAP dari tahun ke tahun. Kondisi data yagn ditdak akurat dan tidak diperbaharui akan memperbesar potensi kesalahn penyaluran dan bahkan penyimapangan yang dapat menimbulkan akibat hukum yang semakin terbuka,” Ucapnya.
Pada 2019 ini, Kata Nasution menyebut KPK RI telah menetapkan bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat fokus mengkoordinasikan pembenahan data kependudukan terutama basis data terpadu sebagai alat pengawasan bantuan sosial bagi masyarakat di Tanah Papua.
“Ketepatan penyaluran bantuan ini akan dicapai dengan reformasi mekanisme atau tata kelola penyaluran bantuan, tapi juga perlu didukung data akurat dan berkaulitas yakni by name dan by addres yang nantinya akan dibuktikan dengan NIK yang terdaftar di Direktoratj Jenderal Dukcapil,” tandasnya.[tho]
Comment