by

Pejabat Eselon Yang Menguasai Dua Kendaraan Dinas Wajib Dikembalikan

JAYAPURA [PAPOS] – Pejabat eselon dan non eselon dilungkungan Pemerintah Provinsi Papua yang menguasai dua kendaraan dinas wajib mengembalikan.

Koordinator Tim Supervisi KPK Wilayah Papua, Maruli Tua kepada wartawan pada monev rencana aksi pemberantasan korupsi di Sasana Karya kantor gubernur, Jumat (26/7) mengatakan sampai saat ini KPK masih tetap fokus pada penertiban asset milik Pemprov Papua.

“Sampai hari ini kita fokus menertibkan asset Pemprov Papua, fokusnya pada dua hal yakni kendaraan dinas dan tanah serta bangunan,” Kata Maruli.

Maruli menjelaskan, penggunaan kendaraan dinas sudah jelas aturannya. Setiap pejabat hanya dapat menggunakan kendaraan dinas satu unit, hal ini sudah jelas diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

“Kita ingin tertibkan aturan, Gubernur kendaraan dinasnya tipe apa, Wakil Gubernur tipe apa, Sekda tipe apa, kepala OPD apa, anggota DPRD sudah jelas kecuali ketua pimpinan DPRD,” Tandasnya.

Misalnya jika seorang kepala bidang menggunakan kendaraan dinas tipe 2000 CC, hal tersebut jelas menyalahi aturan. Kendaraan tersebut harus dikembalikan, sebab seorang sudah jelas tidak bisa menggunakan kendaraan dinas roda empat tetapi roda dua.

“Hal ini untuk menghindari kecemburuan sosial yang akan menimbulkan kurangnya motivasi. Ini yang akan kita tertibkan bagi aktif di eksekutif maupun legislative,” Terangnya.

Menurut Maruli, yang berhak menguasai kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah adalah gubernur, wagub, sekertaris, kepala opd , ketua dan anggota DPRD.

“Itu udah jelas gak bisa, jangan sampai terjadi kecemburuan, masa staf OPD pakai toyota rush, bahkan fortuner. Sementara staf di OPD lainnya, cuma pakai honda supra. Nah ini menimbulkan kecemburuan. Oleh karenanya, ini yang akan kita tertibkan,”kata Maruli.

Selain di eksekutif (pemerintah provinsi) juga di legislatif akan ditertibkan.

“Kita sudah sampaikan ke ketua DPRP, bahwa beliau menguasai kendaraan lebih dari satu, maka dengan segala hormat harus dikembalikan. Sehingga ini bisa menjadi contoh nyata dprd baik di provinsi maupun kabupateen kota supaya tertib aturan,”tegas Maruli.

Pun dengan para anggota DPRP yang memiliki kendaraan lebih dari satu harus segera dikembalikan ke Sekertariat Dewan untuk kemudian diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerag (BPKAD).

“Sehingga nanti anggota DPRD aktif, mereka sudah menerima tunjangan transportasi sesuai PP 18 tahun 2017,” katanya.

Untuk pencegahan dan penertiban ini, lanjut Maruli, jika ada yang tidak patuh maka akan dilakukan upaya hukum melalui Asdatun Kejaksaan Tinggi melalui proses litigasi maupun non litigasi

Sementara itu, Sekertaris Dewan (Sekwa) DPRP, Juliana Waromi mengaku untuk penertiban aset yang masih dikuasai oleh mantan Anggota DPRP, pihaknya telah menyurat. Dimana dari 27 aset yang belum dikembalikan 6 diantaranya sudah diserahkan

“Kita sudah melakukan upaya dengan menyurat, namun karena mereka yang pegang (kendaraan dinas) jadi agak susah. Pastinya kita tetap akan mengikuti petunjuk dan arahan KPK, sebab kita berhadapan dengan mereka agak susah,” tambahnya.(tho)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed