Juru Sita PN Jayapura Sita Aset PRP

Juru Sita PN Jayapura Sita Aset PRP
Juru Sita PN Jayapura Sita Aset PRP

JAYAPURA [PAPOS] – Juru sita Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura akhirnya mengeksekusi asset milik PT. Percetakan Rakyat Papua (PRP) untuk membayar gaji karyawan PRP sebesar Rp. 1 miliar lebih.

Saksi juru sita dari Pengadilan Negeri Jayapura Frederik Padalingan kepada wartawan disela-sela eksekusi asset PRP di jalan Percetakan Negara, Kota Jayapura, Selasa (21/5) mengatakan, eksekusi tersebut beradasarkan putusan hubungan industrial Nomor : 10/Pdt.Sus/PHI/2017/PNJAP tanggal 21 Februari 2018.

“Berdasarkan hasil putusan tersebut, kami melakukan eksekusi har ini. Dimana pengadilan telah memenangkan pihak penggugat yang menuntut haknya selama bekerja di PRP, dikarenakan telah dipecat secara sepihak oleh pihak perusahaan tanpa dibayarkan haknya,” Katanya.

Dimana tergugat (PT. PRP) dihukum untuk membayar kepada masing-masing penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pergantian hak upah yang belum dibayar selama 19 bulan, kekurangan upah, uang transportasi dan uang makan yang seluruhnya sebesar Rp1 miliar lebih, dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat sejumlah Rp421 ribu.

Untuk itu, pemohon eksekusi berdasarkan surat tertanggal 2 April 2019 telah menyampaikan objek milik termohon eksekusi antara lain berupa, 1 unit alat cetak heidelberg SM 102-2P, 1 unit mesin cetak heidelberg SM 102-P, dan 1 unit mesin cetak heidelberg SM 52-4P.

“Oleh karena ekseskusi putusan adalah pembayaran sejumlah uang, dan pelaksanaannya dengan cara melelang barang milik termohon eksekusi, yang mana hasil lelang akan diserahkan kepada pemohon eksekusi yang besarnya sebagaimana amar putusan,” ujarnya.

Meskipun telah menyita aset milik PRP, jelas ia, masih ada proses yang akan dilalui, yang mana apabila tergugat tidak menyanggupi pembayaran upah para karyawan yang dipecat maka akan berlanjut pada tahap eksekusi.

“Untuk proses ini kami belum bisa pastikan kapan akan dilakukan, karena semua ada proses yang akan dilalui,” katanya.
Frederik Padalingan menambahkan, kesepuluh mantan karyawan yang saat ini menuntut pembayaran hak-haknya yakni, Nelce Mayasari Wanma, Elisa D. Regoy, Putri Anitasentri, Ahmad Ariyanto, Haris Adrdiansyah, Sugianto, Luis Loiker Worembai, Samson Pahabol, Yohana Diana Dimara, dan Abdul Salam.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Direktur PT. Percetakan Rakyat Papua Yustinus Saraun mengatakan kondisi perusahaan percetakan milik pemerintah Papua memang saat ini sedang mengalami pailit karena ulah manajemen lama, sehingga menyebabkan seluruh pegawai berontak dikarenakan hak-hak mereka belum dibayar.

Melihat kondisi itu, pihak PT. Irian Bhakti Mandiri (IBM) sebagai induk ingin memperbaiki, yang mana diupayakan membayar gaji para karyawan mulai dari April sampai dengan September 2016. Tapi dikarenakan tidak adanya order cetak, maka perusahaan ini tidak bisa berjalan baik, tapi karyawan tidak bisa serta merta dipecat karena harus ada SK resmi.

“Saya saat ini hanya sebagai pelaksana tugas sehingga tidak punya kekuatan hukum untuk memberhentikan pekerja, sehingga semua berjalan seperti saat ini,” kata Saruan.

Meskipun demikian, dirinya bersama PT. IBM akan duduk bersama untuk membicarakan pembayaran hak-hak karyawan mengingat sudah ada keputusan tetap dari Pengadilan Negeri.

“Kami sedang upayakan ini, mudah-mudahan lewat gubernur masalah ini bisa segera diselesaikan. Bahkan surat sudah kami ajukan ke gubernur,” ujarnya.

“Intinya kami ingin selamatkan aset, karena aset-aset PRP adalah milik pemerintah daerah bukan punya percetakan,” sambungnya.[tho]

ID:2487 Responsif

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below