Tak Ikut Tandatangan, 3 Komisioner KPU Yapen, Sebut Kejanggalan Proses Data DB1

Tak Ikut Tandatangan, 3 Komisioner KPU Yapen, Sebut Kejanggalan Proses Data DB1
Poto komisioner KPU yang terpampang di kantor KPU Kabupaten kepulauan Yapen.

SERUI (PAPOS) – Tiga (3) dari lima (5) komisioner KPU Kabupaten kepulauan Yapen menyebutkan adanya kejanggalan dalam proses data DB1 Yang merupakan data perhitungan akhir tingkat Kabupaten. Kejanggalan itu di utarakan komisioner Jhon F Waimuri turut diamini Evrida Worembai dan Yusuf Ruamba ketika ditemui awak media ini di ruang kerjanya disela-sela aksi forum komunikasi lintas porpol di Kantor KPU Jumat (31/5/2919).

Komisioner KPU Kabupaten kepulauan Yapen devisi teknis penyelenggaraan John Waimuri coba mengisahkan proses perekapan DB1. Dimana, tidak semua komisioner dilibatkan dalam proses tersebut.

“DB1 itu kan di kerjakan di kantor, permintaan kita bertiga adalah harus dilibatkan bersama-sama dikantor sini untuk tau sekalipun ada perubahan-perubahan, jadi ini kita tidak tau” Ucap John Waimuri

Sebutnya lagi, Salah seorang Staf KPU membawa data DB1 mendatangi rumah para saksi untuk meminta tanda tangan yang seyogianya penandatanganan data penting itu di laksanakan di kantor KPU. Namun tak sedikit juga yang menolak karena hasil tidak sama sesuai dengan data rekapitulasi tingkat KPU kabupaten sebelumnya.

“Ada salah seorang Staf kita yang mengambil data DB1 tersebut mendatangi rumah saksi dengan meminta untuk tanda tangan, begitu meraka lihat hasil itu tidak sama, yang mereka punya hasil rekapan di tingkatan KPU kabupaten makanya mereka lakukan keberatan,” ungkapnya

Lanjutnya, bahwa ketiga komisioner yang tidak ikut menandatangani data tersebut mengaku sudah dipanggil Bawaslu Kabupaten untuk memberikan klarifikasi sekaitan ditandatanganinya data DB1. “kita tiga sudah dipanggil Bawaslu untuk diklarifikasi,” sebutnya.

“kita bertiga tidak tandatangani karna persoalan yang sekarang terjadi. DB ini kan dibuat oleh pak ketua tapi tidak melalui prosedur, makanya kita bertiga tidak tandatangani data itu dan sementara data itu sudah dimasukkan dengan SK ke Provinsi,” pungkas John Waimuri yang turut di amini dua komisioner lainnya.

Terkait adanya aksi di kantor KPU John menjelaskan tahapan pemilu yang sedang berlangsung, dimana pada (1/7/2019) proses yang ada di Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa kabupaten Kota yang tidak dikenakan sengketa bisa menetapkan calon DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tetapi kalau sengketa, akan meneruskan proses sesuai dengan hasil keputusan MK.

Sementara itu, hingga berita ini di turunkan ketua KPU Moris Muabuai dan Komisioner Awal Rahmadi tidak dapat dihubungi untuk dimintai keterangan. [RIC]

Tags: ,
ID:2487 Responsif

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below