Bupati/Walikota Diinstruksikan Lakukan Pemberdayaan Pelaku Usaha OAP

Bupati/Walikota Diinstruksikan Lakukan Pemberdayaan Pelaku Usaha OAP
Bupati/Walikota Diinstruksikan Lakukan Pemberdayaan Pelaku Usaha OAP

JAYAPURA [PAPOS] – Bupati/Walikota Se – Papua diinstruksikan agar berperan aktif melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) di daerahnya masing-masing.

Hal ini ditegaskan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP. MH pada acara Peningkatan Kapasitas Barang dan Jasa Pemerintah, Publikasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 dan Launching Website Penyedia Orang Asli Usaha Papua (OAP) di Jayapura, Selasa (30/7).
“Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat,” Kata Lukasm Enembe.

Menurut Lukas Enembe, Perpres ini menggantikan Perpres sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 84 tahun 2012. Kata percepatan yang termuat didalam Perpres Nomor 17 tahun 2019 perlu menjadi guide atau penduan/petunjuk bagi kita bersama untuk segera mengambil Iangkah – langkah dalam upaya pemberdayaan pengusaha orang asli papua (OAP).

“Ada tiga aspek yang sangat prinsip sebagai komitmen afirmatif yang diatur dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2019,” Katanya.
Tiga aspek tersebut pertama Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksn/Jasa, kedua Tender Terbatas; adalah tender dengan pascakualifikasi yang pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha Papua untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pakerjaan Konstruksi/Jasa Iainnya yang bernilai paling sedikit Rp. Rp. 1 miliar dan paling besar Rp.2.5 miliar.

“Ketiga pemberdayaan dalam bentuk kemitraan dan sub kontrak untuk pelaku usaha Papua yang aktif selama 1 tahun,” Jelas.
Ia mengaku memandang perlu melakukan penegesan terhadap beberapa hal pada Perpres tersebut, sehingga lahir Pergub nomor 14 tahun 2019 tentang pengadaan barang/jasa di provinsi Papua yang akan berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019.

“Dengan berlakunya kedua peraturan tersebut menunjukkan adanya perhatian Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi Papua dalam pemberdayaan SDM pengusaha lokal guna percepatan pembangunan di Provinsi Papua,” Terangnya.
Selain itu, pemerintah provinsi Papua juga menyiapkan sistem aplikasi pelaku usaha OAP yang merupakan sistem yang akan memonitoring perkembangan pelaku usaha Papua yang ada di Provinsi Papua.[tho]

ID:2487 Responsif

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below