JAKARTA (PAPOS) – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, mengatakan sejak awal sudah menolak rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) tiga provinsi di Papua karena bukan aspirasi masyarakat tapi kepentingan pemerintah pusat.
Menurut Lukas Enembe, rencana pemekaran DOB Provinsi Papua tidak mensejahterakan masyarakat OAP dan DOB itu kepentingan para elit politik sehingga ia tidak mendukung dan menolak.
“Saya sudah dari dulu tolak DOB Papua. Saya sebagai kepala daerah tahu situasi masyarakatnya, pegawai ASN dan karyawan,” tegas Gubernur Lukas Enembe dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/5/2022) dilansir dari Koreri.com.
Dikatakan, selama ini selalu perjuangkan otonomi khusus plus (Otsus plus) agar bisa mengakomodir semua aspirasi masyarakat Papua yang pro NKRI harga mati dan Papua Merdeka harga mati.
“Otsus plus merangkul semua aspirasi masyarakat yang pro NKRI harga mati dan pro Papua merdeka harga mati sehingga muncul solusi tengah yaitu otsus plus,” kata Lukas Enembe.
Enembe menegaskan, percuma diberikan pemekaran DOB tiga Provinsi baru di Papua sementara kewenangan terbatas dan semua diambil alih Jakarta.
“Intinya bahwa Otsus Plus itu solusi jalan tengah bagi Provinsi Papua bukan pemekaran DOB Provinsi di Papua, karena dalam otsus plus itu memuat semua aspirasi dari masyarakat Papua yang ada di 7 wilayah adat dan tidak ada kepentingan seorang lukas enembe dalam usulan otsus plus tersebut,” ujarnya.
Terkait usulan DOB? Gubernur mengaku tidak merespon karena kemampuan keuangan daerah yang sumber PAD sangat kecil, sehingga pemprov Papua, MRP dan DPRP mendorong otsus plus. Semua ini demi kepentingan masyarakat Papua yang ada di 7 wilayah adat.
“Itulah sebabnya Gubernur tolak DOB dan minta Otsus plus disahkan,” kata Gubernur Lukas Enembe.
Akibat dinamika politik Papua, Gubernur Lukas Enembe mengaku tidak bebas bergerak karena selalu diikuti pergerakan kemana saja pergi seperti gubernur daera lain di indonesia dan selalu di intimidasi.(sumber koreri.com)
Comment