by

Ini Dua Agenda Bappenas Tangani Nduga

JAYAPURA [PAPOS] – Untuk menangani konflik berkepanjangan di Kabupaten Nduga, Kementerian PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengagendakan dua hal penting.

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian BPN Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA kepada wartawan di Jayapura, Rabu (7/8) mengaku, Kementerian PPN minggu lalu telah menerima Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan jaaran OPN Nduga di Jakarta dengan difasilitasi Kemenkopolhukam.

“Kita mendengar aspirasi dari Nduga, akhirnya kita mengagendakan 2 agenda besar,” Kata Wanggai.
Agenda pertama adalah merumuskan strategi atau langkah-langkah rehabilitasi, pemulihan dan rekontruksi Nduga, terutama untuk saudara-saudara kita yang mengungsi.

“Dari strategi pertama ini kita sedang merumuskan bagaimana langkah-langkah pemulihan sosial, membangun psikologi, mempekuat peran tokoh-tokh agama dan adat untuk penyelesaian masalah sosial ini dan kemudian ada aspek keamanan,” Terangnya.
Kedua merumuskan strategi percepatan pembangunan Nduga, dari 29 Kabupaten/Kota di Papya, IPM Kabupaten Nduga merupakan salah satu daerah cukup paling tertinggal.

“Kita mendengar persoalan ketertinggalan di Nduga, jadi kita menganggap membangun Nduga adalah menyelesaikan masalah di Nduga,” Katanya.
Nduga merupakan simbol percepatan pembangunan di Papua dan merupakan barometer percepatan pembangunan di Papua, sehingga Bappenas sedang melakukan identifikasi bagaimana strategi komperhensif pembangunan Nduga.

“Sesuai hasil pemetaan dari 32 distrik di Nduga, sekitar 12 distrik yang sekarang sedang bermasalah,” Terangnya.
Untuk strategi pertama, Bappenas berharap enam bulan ke depan ada langkah-langkah percepatan pemulihan sosial. Strategi percepatan pembangunan dipetakan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan arah besar pembangunan nasional hingga 2024.

Sementara mengenai masalah administrasi kependudukan dan catatan sipil jadi “PR” di seluruh Papua, namun Bappenas akan terus meningkatkan catatan dari Kementerian Sosial, Kemendagri.

“Kita ingin meningkatkan catatan sipilnya saudara-saudara kita di Papua. Ini penting karena menjadi barometer formulasi anggaran nasional yang menggunakan basis catatan sipil,” Ucap Velix.[tho]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *