JAYAPURA [PAPOS] – Penggunaan satu data batas wilayah dinilai sangat penting dalam meminimalisir munculnya potensi konflik serta untuk meningkatkan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
Hal ini diungkapkan Staf Ahli Gubernur Papua, Ani Rumbiak pada rapat koordinasi batas daerah kabupaten di Provinsi Papua, Rabu (17/7).
“Hal ini juga bertujuan untuk mendukung program percepatan penegasan batas daerah dan kebijakan satu peta secara nasional tahun 2019,” Katanya.
Menurutnya, pemetaan batas wilayah pada 13 kabupaten diharapkan dapat memperoleh data batas wilayah administrasi dengan akurat, agar dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam perencanaan pembangunan pada 13 kabupaten tersebut.
“Tentunya dapat dijadikan sebagai sumber informasi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua,” Tandasnya.
Serta dapat mendukung data batas wilayah secara nasional sesuai dengan program kerja yang ditetapkan oleh badan informasi geospesial, serta membantu tersedianya peta kerja sesuai dengan kaidah-kaidah penataan dalam proses penegasan batas daerah.
“Sesuai dengan laporan dari kepala bidang pengetahuan batas wilayah administrasi sempat mengatakan 64 segmen batas wilayah,” Jelasnya.
Ia menambahkan dibutuhkan satu konsep tentang batas wilayah agar tercipta satu komitmen dan keseriusan dalam penanganan batas wilayah, sehingga dapat tercipta satu komitmen untuk membuat sebuah payung hukum.
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 141 tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah, dengan adanya peraturan tersebut pemerintah menetapkan kebijakan satu peta dalam perencanatan dan pembangunan nasional.
“Kebijakan tersebut dimaksud agar dalam perencanaan dan pembangunan nasional dapat menggunakan peta dengan satu referensi,” Ucapnya.(tho)
Comment