JAYAPURA (PAPOS) – Setelah resmi menduduki kursi legislatif pada 1 Oktober 2019, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Yan Permenas Mandenas melakukan kunjungan untuk pertamakalinya ke Kota Jayapura, Papua, Rabu (23/10/2019).
Kepada wartawan, Yan Mandenas mengungkapkan kedatangannya untuk melihat langsung kondisi keamanan di Papua yang merupakan tugasnya sebagai anggota Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian Pertahanan.
Yan Mandenas menilai bahwa kondisi Papua telah kondusif dan akan disampaikan kepada pimpinan legislatif pusat dan secara bersama melakukan kunjungan resmi ke Papua. Ia menyampaikan konflik di Papua harus segera diakhiri.
“Kalau kita berkonflik terus, Papua ini tidak akan kita dibangun-bangun. Kita mau hidup dalam konflik atau mau membangun, kalau mau membangun segera akhiri konflik dan fokus pada pembangunan,” ucap Yan Mandenas.
Ditambahkan, melakukan rekonsiliasi dalam skala jangka pendek dan jangka panjang. Rekonsiliasi jangka pendek, lanjutnya, adalah merangkul simpul-simpul yang ada untuk mengakhiri konflik dan meredam isu yang bersifat provokatif.
Lebih lanjut, untuk jangka panjang penyelesaian persoalan Papua adalah pihaknya akan mendorong pemerintah pusat untuk melakukan dialog nasional mengundang seluruh tokoh-tokoh Papua baik yang pro pembangunan atau yang menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia.
“Tokoh-tokoh yang kita undang representatif atau tidak dari kapasitasnya sebagai tokoh. Karena tujuan dialog nasional itu supaya kita menyelesaikan permasalahan kemanusiaan dan mencari win-win solution untuk penyelesaian masalah Papua secara tuntas,” imbuhnya.
“Sehingga konsep baik itu referendum maupun NKRI kita duduk secara bersama sehingga mana yang menguntungkan. Apabila konsep NKRI menguntungkan, maka orang Papua, khususnya orang asli Papua harus berembuk dan mengakhiri gerakan-gerakan provokatif,” sambung Yan Mandenas.
Ditambahkan, selama orang Papua tidak bersatu maka Papua tidak akan dibangun dengan baik termasuk sumber daya manusia dan infrastruktur.
“Jika bersatu maka tidak ada lagi gangguan apapun, bahkan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, kita akan fokus membangun diri kita dalam konteks NKRI,” ucapnya.
Yan Mandenas mengatakan, sampai hari ini jika masyarakat Papua belum sejahtera, yang salah bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus mengintropeksi diri.
“Dengan adanya kekurangan yang selama ini dilakukan dalam pendekatan pembangunan di era otonomi khusus, itulah yang berdampak timbulnya kecemburuan sosial,” kata Yan Mandenas.
“Kita sudah minta untuk mengaudit dana otonomi khusus harus tegas dan pemerintah pusat juga harus tegas, siapapun korupsi di Papua harus ditangkap, tidak ada kompromi. Inilah akar persoalan sehingga orang Papua belum maju-maju sampai hari ini,” sambungnya.
Yan Mandenas mengungkapkan, harus meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan program dan implementasi dari penyerapan anggaran sehingga masyarakat benar-benar paham struktur APBD dari tahun ke tahun. (Syahriah)
Comment