JAYAPURA (PAPOS) – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua mengadakan kegiatan “Sosialisasi Obligasi Daerah di Pasar Modal Indonesia”, Selasa (12/11/2019).
Kegiatan sosialisasi obligasi daerah ditujukan untuk para organisasi perangkat daerah, para peserta berasal dari lembaga pemerintah seperti gubernur Provinsi Papua, Walikota Jayapura, Bupati Jayapura dan badan atau biro yang ada di Pemerintahan
Asisten III Setda Papua, Ridwan Rumasukun mengatakan bahwa Pasar Modal Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia telah bertumbuh menjadi salah satu Bursa Efek yang memberikan imbal hasil terbaik di dunia, yang tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat investor di Indonesia dan di Provinsi Papua pada khususnya. Dimana saat ini sudah ada lebih dari 7.000 warga masyarakat Papua yang telah menjadi investor di Bursa Efek Indonesia.
Sementara itu, Latifa Hanum selaku pemateri mengenai Obligasi Daerah juga menyampaikan, tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, disisi lain Pasar Modal juga berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan-perusahaan berskala multinasional, nasional, bahkan lokal.
Bahkan saat ini pasar modal juga bisa menjadi sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah melalui penerbitan obligasi daerah.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa Obligasi Daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari masyarakat, yang bertujuan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana publik yang menghasilkan penerimaan bagi Pemerintah Daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Satria Pranata perwakilan Pefindo menyampaikan bahwa peran Pefindo dalam penerbitan Obligasi Daerah adalah sebagai lembaga yang memberikan peringkat atau rating bagi Instansi Daerah Maupun Badan Usaha Milik Daerah agar pada saat Obligasi di terbitkan banyak investor yang yakin atau percaya untuk berinvestasi di Obligasi yang di terbitkan
“Karena telah diberi rating atau peringkat oleh Pefindo. Dan Obligasi Daerah juga berperan penting dalam membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari penerbitan obligasi daerah, mendorong penerapan tata kelola yang baik oleh Pemerintah Daerah (good governence) karena akan dicatatkan dan harus memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan,” kata Pranata.
“Dan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun daerahnya, serta meningkatkan pengawasan secara aktif terhadap pembangunan daerah dan merasakan hasil pembangunan infrastruktur yang dibangun menggunakan dana hasil penerbitan obligasi daerah,” sambungnya.
Selain dihadiri Asisten III Setda Papua, Ridwan Rumasukun, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat yang di wakili oleh Steven Parinussa, Kepala Kantor BEI Perwakilan Papua, Latifa Hanum sebagai pemateri Obligasi Daerah, dan Satria Pranata sebagai pemateri dari Pefindo. (Syahriah)
Comment