JAYAPURA [PAPOS] – Kepala Badan Kepegawaiann Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebut pengusulan tenaga honorer jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sesuai kebutuhn bukan keinginan.
“Jadi tak asal mengusulkan, tapi betul-betul sesuai dengan kebutuhannya. Bukan sesuai dengan keinginannya,” tegas Bima saat ditemui wartawan di Jayapura, Selasa (9/3/2021).
Ia meminta BKD Papua melakukan evaluasi data honorer dengan menyesuaikan kebutuhan daerah dan bukan diusulkan sesuai keinginan.
Diketahui, Pemerintah Pusat telah memberikan kuota pengangkatan tenaga honorer sebanyak 20 ribu formasi bagi Papua. Namun, jumlah honorer yang diusulkan Papua membludak yakni mencapai 60 ribu lebih sehingga perlu dievaluasi kembali.
Selain itu, lanjut Bima, proses evaluasi juga harus melihat kondisi jumlah PNS terkini di daerah masing-masing, jumlah masyarakat yang harus dilayani dan luasan wilayahnya. Ini agar pembagian kuota 20 ribu formasi itu benar-benar merata.
“Setelah itu selesai baru kita lihat nanti apakah masih ada kekurangan sesuai dengan kebutuhan.
Kalau tak ada kekurangan atau kelebihan ya mungkin tak perlu lagi. Tapi kalau ada kekurangan nanti akan ditambahkan apakah besarnya sampai 60.000 honorer,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal menilai jumlah honorer sebanyak 60 ribu lebih yang terdata itu baik adanya. Namun memang perlu ditinjau kembali sesuai kuota 20 ribu formasi.
“Kita fokuskan dulu bagi honorer yang sudah lama. Ada kriterian mana yang harus diusulkan. Kalau yang baru bekerja sebagai honorer dua atau tiga bulan, jangan dimasukan namanya,” imbuhnya.[tho]
Comment