UMP Papua Meningkat 8,5 Persen

UMP Papua Meningkat 8,5 Persen
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Yan Piet Rawar

JAYAPURA [PAPOS] – Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua tahun 2020 mengalami peningkatan 8,5 persen atau dari Rp.3.240.900 menjadi Rp.3.516.700.

Penetapan UMP Papua ini berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/369/Tahun 2019 tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Yan Piet Rawar kepada wartawan di kantor Gubernur, Senin (6/1) mengatakan penetapan UMP Papua tersebut setelah melalui berbagai pertimbangan dan beberapa aspek seperti pertumbukan ekonomi dan inflasi.

“Kenaikan upah minimum ini akan ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten dan kota, namun kebijakan untuk menaikan atau tidak itu kembali kepada masing-masing daerah,” Kata Rawar.

Menurutnya, ada beberapa kabupaten kota yang mengusulkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tetap mengacu pada UMP, tapi ada satu kabupaten yang mengusulkan untuk melakukan penangguhan, namun itu tidak bisa dilakukan karena sudah ketetapan pemerintah sehingga harus dilaksanakan oleh semua instansi.

Dirinya berharap, dengan adanya peningkatan pengupahan akan memberikan peningkakatan produktivitas kerja para pekerja sehingga berpengaruh pada peningkatan pendapatan atau keuntungan bagi perusahaan.

“Ini yang menjadi tujuan utama dari pemerintah agar terjadi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua, karena diketahui indeks pembangunan manusia masih berada pada level yang perlu harus ditingkatkan,” katanya.

Yan Piet Rawar menambahkan, bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah pegawai sesuai UMP bisa melakukan penangguhan. Artinya, kondisi perusahaan belum stabil sehingga tidak mampu atau menunda melakukan itu, tapi ketika pada waktu yang sudah stabil perusahaan tetap harus membayar kekurangan.

“Jadi tidak bisa perusahaan tidak melaksanakan keputusan ini, karena apabila tidak dilaksanakan bisa dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja yang ada di kabupaten/kota atau bahkan ke provinsi langsung,” jelasnya.

“Sejauh ini memang belum ada laporan mengenai masalah pengupahan ini, namun kami tetap akan melakukan pengawasan secara instens,” tambahnya.[tho]

ID:2487 Responsif

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below