JAYAPURA [PAPOS] – Pemerintah Provinsi Papua meminta dalam pembahasan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) harus memuat ketentuan (klausual), sehingga keududukan dan status undang-undang
JAYAPURA [PAPOS] – Pemerintah Provinsi Papua meminta dalam pembahasan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) harus memuat ketentuan (klausual), sehingga keududukan dan status undang-undang