JAYAPURA (PAPOS) – Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan penghargaan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2021 kepada 19 kabupaten/kota di Papua.
Dari 20 Pemda tersebut, terdapat 9 Pemda yang telah lima kali atau lebih berturut-turut memperoleh opini WTP yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Asmat, Jayawijaya, Merauke, Mimika, Kepulauan Yapen dan kabupaten Nabire
Atas capaian tersebut, Menteri Keuangan memberikan apresiasi berupa plakat penghargaan kepada Pemda minimal 5 kali memperoleh WTP berturut-turut (2017-2021) dan piagam penghargaan bagi Pemda yang memperoleh opini WTP atas LKPD tahun 2021.
Menurut Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua Muhammad Musa’ad usai penyerahan penghargaan di kantor badan keuangan negara, Senin (16/10/2022) saat ini pengelolaan keuangan di provinsi Papua telah sesuai dengan standar akuntansi BPK RI.
“Jadi kita bersyukur kita Pemprov Papua sudah 8 kali berturut-turut mendapatkan WTP,”kata Musa’ad.
Menurutnya, sejak pertama kali LKPD diaudit oleh BPK, terdapat peningkatan kualitaslaporan keuangan yang ditandai dengan semakin meningkatnya opini BPK.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD lingkup Provinsi Papua tahunanggaran 2021, terdapat 20 (dua puluh) LKPD yang memperoleh opini WajarTanpa Pengecualian (WTP), 8(delapan) LKPD memperoleh opini WajarDengan Pengecualian (WDP), 1 (satu) LKPD memperoleh opini TidakMenyatakan Pendapat (TMP), dan 1 (satu) LKPD masih dalam prosespemeriksaan oleh BPK.
“Pada tahun ini, jumlah pemda yang mendapat opini WTP mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yakni sebanyak 2 pemda dari yang sebelumnya 18 pemda,” tandasnya.
Dijelaskan LKPD yang beropini WTP menggambarkan pengelolaan keuangan yangdilakukan oleh Pemerintah Daerah telah dilakukan secara efektif, efisien,transparan, dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,serta tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik (best practices).
“Jumlah capaian opini WTP pada tahun ini tentunya merupakan hal yang cukup menggembirakan,”katanya lagi.
Hal ini menunjukkan bahwa secara umum,pengelolaankeuangan di wilayah Provinsi Papua telah dilaksanakan dengan baik,transparan, dan akuntabel.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan yang bertindakatas nama Pemerintah RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah.
“Daerah yang meraih opini WTP atas LKPD Tahun 2021,maupun yang 5 tahun berturut-turut memperoleh opini WTP,”bebernya.
Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong untuk makin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,guna mewujudkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatPapua, serta memotivasi Pemerintah Daerah yang belum meraih opini WTPagar terpacu untuk meningkatkan akuntabilitasnya.
“Untuk Pemerintah Daerah yang telah meraih opini WTP, kami menyampaikanterima kasih atas upaya para Kepala Daerah beserta jajarannya untukmewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik,”ucapnya.
Ia mengajak Pemda terus meningkatkan kualitas LKPD, dan jadikan opini WTP sebagai budayadalam pengelolaan keuangan negara di tanah Papua.
“Penyelenggaraan kegiatan Penyerahan Penghargaan atas Opini WTP serta Diseminasi Kajian Fiskal Regional ini tentunya merupakan bentuk sinergi yang baik antara Kementerian Keuangan dengan seluruh stakeholder termasukPemerintah Daerah.
Dirinya menambahkan agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Kota hendaknya dapat melakukan evaluasi serta mengambil langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pelaksanaan APBD yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.(tho)
Comment