Oleh: Firman Widio H (Kasi Pencairan Dana KPPN Jayapura)
OPINI-Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia mulai awal kuartal II tahun 2020, hal ini disebabkan adanya peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehinggamenimbulkan lockdown terhadap beberapa kota yang bertujuan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.
Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekomian pada perusahaan formal maupun non formal. Penurunan perekonomian menyebabkan munculnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan oleh perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya.
Tidak hanya itu, penurunan ini banyak yang menyebabkan perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau bangkrut.
Menurut catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 3 Maret 2022, terdapat 15 provinsi termasuk salah satunya adalah Provinsi Papua yang mengalami penurunan kasus Covid-19, hal ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik menyebutkan perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2022 mencapai Rp4 919,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2 923,7 triliun, perekonomian Indonesia triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 tumbuh sebesar 5,44 persen (y-on-y).
Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,27 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,74 persen.
Ekonomi Indonesia triwulan II-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,72 persen (quartal to quartal /q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,15 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 32,00 persen.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua
PT. Bank pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua menyampaikan bahwa kondisi memasuki masa endemi yang ditandai dengan pelonggaran penggunaan masker dan diperbolehkannya beraktifitas diluar rumah diperkirakan dapat mempercepar laju pertumbuhan ekonomi di Bumi Cendrawasih.
Pemerintah Provinsi Papua optimis dengan pelonggaran aktifitas masyarakat maka pemulihan ekonomi bisa berangsur cepat, dengan kondisi COVID-19 yang mulai melandai diseluruh Indonesia khusunya Provinsi Papua, maka perekonomian akan segera pulih.
Data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua menyebutkan perekonomian Papua berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2022 mencapai Rp 65,49 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 43,16 triliun, Ekonomi Papua triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 14,38 persen (y-on-y).
Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,92 persen.Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 55,68 persen.
Ekonomi Papua triwulan II-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,08 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,55 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran komponen ekspor barang dan jasa luar negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,20 persen.
Ekonomi Papua Semester I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 13,85 % (persen to percen/c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertnggi sebesar 27,76 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran komponen ekspor barang dan jasa luar negeri merupakan komponen dengan pertumbuhan sebesar 78,42 persen.
Perkembangan Makro Ekonomi Daerah Provinsi Papua
Proses pemulihan ekonomi Provinsi Papua berlanjut pada triwulan II 2022, tercermin pada pertumbuhan ekonomi sebesar 14,38% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional yang sebesar 5,44% (yoy).
Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 13,30% (yoy).
Kontributor utama pendorong pertumbuhan pada triwulan II 2022 adalah Lapangan Usaha (LU) pertambangan dan penggalian yang tumbuh 29,92% (yoy).
Pertumbuhan terjadi seiring peningkatan produksi tembaga dan emas yang meningkat 32% (yoy) dan 52% (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh ekspor luar negeri yang tumbuh 55,68% (yoy).
Pertumbuhan ekspor luar negeri didorong oleh perkembangan produksi tembaga dan emas di tengah peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan ore grades emas.
Realisasi Keuangan Pemerintah Provinsi Papua.
Realisasi pendapatan APBN di Provinsi Papua pada triwulan II 2022 mengalami pertumbuhan pada pos pendapatan, namun penyerapannya mengalami kontraksi.
Pendapatan APBN tumbuh sebesar 43,59% (yoy) menjadi Rp3,75 triliun didorong oleh meningkatnya Pajak Perdagangan Internasional menjadi Rp1,25 triliun atau tumbuh 53,56% (yoy) sebagai dampak positif dari aktifitas ekspor impor Provinsi Papua yang masing-masing meningkat hingga 53,21% (yoy) dan 40,31% (yoy), belanja APBN mengalami penurunan sebesar -15,98% (yoy) menjadi Rp2,92 triliun disebabkan oleh terkontraksinya Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja lain-lain yang realisasinya turun masing-masing sebesar -12,36% (yoy), -39,43% (yoy) dan -29,61% (yoy) di sisi lain belanja APBN satuan kerja per-bagian anggaran komulatif pada triwulan II 2022 dengan realisasi 660 juta dari pagu 2,5 triliun atau dengn penyerapan 26,30%.
Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang merupakan output penyaluran dari KPPN Jayapura kedaerah mencapai Rp11,69 triliun atau tumbuh hingga mencapai 14,17% (yoy), didorong oleh peningkatan seluruh komponen terutama realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp5,50 triliun, Dana Otonomi Khusus yang sebesar Rp2,45 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp1,17 triliun.
Perkembangan Inflasi Daerah Provinsi Papua
Pada triwulan II 2022 Provinsi Papua mengalami inflasi sebesar 5,59 % (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I 2022 sebesar 1,46% (yoy). Penyumbang inflasi tertinggi kelompok makanan, minuman dan tembakau; dan kelompok transportasi dengan andil masing-masing sebesar 2,78% (yoy) dan 1,40% (yoy).
Sementara itu dari sisi komoditas, inflasi terutama disebabkan oleh komoditas angkutan udara dan minyak goreng akibat tingginya permintaan serta kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan bakar avtur yang mencapai 54,91% sejak awal tahun mendorong harga komoditas angkutan udara. Adanya pelonggaran batas atas tarif harga pada bulan April juga mendorong kenaikan harga menjadi cukup tinggi.
Sedangkan kenaikan harga bahan baku minyak goreng akibat terbatasnya pasokan menyebabkan kenaikan harga minyak goreng secara tahunan. Bank Indonesia bersama dengan TPIP dan TPID telah mengupayakan pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.
Secara spasial, seluruh kota IHK mengalami inflasi secara tahunan. Tingkat inflasi tahunan di seluruh kota IHK lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi Kota Jayapura; Kab. Merauke; dan Kab. Mimika masing-masing sebesar 6,77% (yoy); 3,77% (yoy); dan 4,25% (yoy), secara umum lebih tinggi di bandingkan dengan triwulan I 2022 yang sebesar 0,38% (yoy); 3,57% (yoy); dan 2,42% (yoy).
Stabilitas Keuangan Daerah
Stabilitas Keuangan Daerah di Provinsi Papua pada triwulan II 2022 tetap terjaga, ditopang kinerja keuangan sektor korporasi maupun rumah tangga. Kredit pada triwulan laporan turut meningkat terutama didorong oleh peningkatan kredit rumah tangga.
Sementara itu, pertumbuhan DPK relatif melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. NPL tercatat mengalami penurunan kualitas dibandingkan triwulan II 2022, namun tetap dalam batas wajar.
Pertumbuhan kredit korporasi melanjutkan tren positif sejalan dengan peningkatan kinerja sektor korporasi. Kredit UMKM juga tumbuh signifikan sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional maupun regional.
Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang didorong penurunan kasus harian dan penanganan penyebaran varian COVID-19, didukung akselerasi vaksinasi menjadi faktor pemulihan ekonomi Provinsi Papua. Di sisi lain, deposito perorangan terkontraksi, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Papua tercatat sebesar 2,49 juta orang Pada Februari 2022, mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode Februari 2021 sebesar 1,76 juta orang. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua mengalami penurunan dari 3,77% pada Februari 2021 menjadi 3,6% pada Februari 2022.
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, PDRB per kapita pun kembali mengalami peningkatan. PDRB ADHK per kapita pada triwulan II 2022 adalah sebesar Rp 10,02 juta, lebih tinggi dibanding triwulan II 2021 yang sebesar Rp 8,77 juta.
Peningkatan ADHK mengindikasikan peningkatan kesejahteraan
Secara umum, perkembangan kondisi kesejahteraan pada Maret 2022 cenderung mengalami perbaikan dibandingkan semester sebelumnya. Secara tahunan, Jumlah dan persentase penduduk miskin membaik dengan mengalami penurunan dibandingkan September 2021.
Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami perbaikan menjadi 6,16 sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memburuk menjadi 2,10.
Prospek Ekonomi Daerah Papua
Pemulihan ekonomi Provinsi Papua diprakirakan berlanjut pada tahun 2022. Pemulihan ekonomi ditopang oleh kinerja LU pertambangan dan penggalian sebagai LU yang berkontribusi sangat besar pada perekonomian Papua.
Sementara itu LU nontambang seperti konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta transportasi dan pergudangan turut mendukung pemulihan ekonomi.
Berdasarkan sisi permintaan, pertumbuhan diprakirakan berasal dari ekspor luar negeri terutama komoditas komoditas hasil pertambangan dan penggalian serta konsumsi rumah tangga seiring peningkatan aktivitas ekonomi. Perekonomian Provinsi Papua pada tahun 2022 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 9,28 – 9,68% (yoy).
Meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2021, pertumbuhan ini berada di atas prakiraan pertumbuhan Nasional.
Provinsi Papua tahun 2022 diprakirakan berada di atas rentang target inflasi nasional. Tekanan inflasi di tahun 2022 masih bersumber dari peningkatan harga energi & pangan dunia maupun peningkatan permintaan masyarakat.
Upaya pengendalian inflasi terutama komoditas pangan dilakukan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.
Comment