Naiknya Iuran BPJS dan Gerakan Hidup Sehat

Naiknya Iuran BPJS dan Gerakan Hidup Sehat
Ilustrasi

Oleh : Erya Indy P., S.ST.

Wacana kenaikan iuran
kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) akhirnya menemukan
ujungnya. Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100
persen pada Kamis, 24 Oktober 2019. Semakin ramai topik ini dibicarakan, dari
rumpian ibu-ibu hingga kajian-kajian di hotel berbintang. Banyak pihak
mendukung adanya kenaikan ini. Namun tak sedikit pula yang menolaknya.
Efektifkah kenaikan ini?

Kenaikan
Iuran BPJS

Kenaikan iuran BPJS
Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun
2019. Kenaikan iuran BPJS rencananya akan diberlakukan sebesar dua kali lipat
dari tarif yang berlaku saat ini. Kelas mandiri I akan naik dari Rp 80.000 menjadi
Rp 160.000 per peserta per bulan, kelas mandiri II naik dari Rp 51.000 menjadi
Rp 110.000 per peserta per bulan, kelas mandiri III naik dari Rp 25.500 menjadi
42.000 per peserta per bulan. Kenaikan iuran ini akan diterapkan mulai Januari
2020 mendatang.

Kenaikan iuran BPJS sesungguhnya ditujukan untuk
meningkatkan anggaran keuangan BPJS Kesehatan yang dilaporkan terus mengalami
defisit anggaran dari tahun ke tahun. Di tahun ini bahkan diprediksi defisit
yang terjadi bisa mencapai angka Rp 32 triliun. Hal inilah yang membuat
pengambil kebijakan harus membuat keputusan pahit dengan menaikkan iuran
kepesertaan BPJS. Bahkan banyak anggapan jika tidak dinaikkan, BPJS Kesehatan
bisa mengalami kebangkrutan. Ibarat kata, hanya inilah satu-satunya jalan penyelamatan.

BPJS Kesehatan mencatat cakupan kepesertaan jaminan
kesehatan nasional hingga tahun 2018 adalah sebesar 79,44 persen dari total
jumlah penduduk Indonesia. Permasalahan kepesertaan ini ditengarai menjadi
salah satu penyebab defisitnya dana BPJS, mulai dari NIK ganda, tidak memiliki
NIK, hingga  isian kolom fasilitas kesehatan yang kosong. Selain itu,
tunggakan iuran bulanan juga tercatat menjadi penyebabnya. Terlepas dari siapa
dan apa sebab tunggakan iuran terjadi, hal ini akan mengganggu prinsip gotong
royong yang menjadi landasan bagi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dimana
yang sehat membantu yang sakit dan yang kaya membantu yang miskin.

Gerakan
Hidup Sehat

Mencermati berbagai keluhan
yang muncul, banyak pihak sebenarnya menginginkan adanya penyelesaian lain
selain kenaikan iuran karena dirasa memberatkan masyarakat. Ditengah kondisi
masyarakat yang semakin memprihatinkan, mulai dari kurangnya lapangan pekerjaan,
harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, hingga masalah-masalah sosial lain,
maka disahkannya kenaikan iuran BPJS kesehatan seolah menjadi mimpi buruk bagi
rakyat yang selama ini mendamba hidup sejahtera.

Salah satu hal yang patut mendapat perhatian, menurut
data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk yang memiliki keluhan
kesehatan selama sebulan terakhir pada tahun 2018 adalah sebesar 30,96 persen.
Selama beberapa tahun terakhir trendnya mengalami kenaikan. Keluhan kesehatan
yang dimaksud meliputi karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama
sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal, atau hal lain.

Terungkap pula beban kesehatan negara untuk penyakit
tidak menular masih cukup tinggi. Dari pencatatan BPJS Kesehatan terlihat bahwa
beban biaya cukup besar pada penyakit-penyakit tidak menular seperti jantung,
stroke, ginjal, kanker, dan sebagainya. Riskesdas 2018 mencatat prevalensi penyakit-penyakit
ini mengalami peningkatan. Prevalensi kanker berdasarkan diagnosis dokter
meningkat dari 1,4 persen pada 2013 menjadi 1,8 pada tahun 2018. Begitu pula
dengan stroke yang meningkat dari 7 persen menjadi 10,9 persen pada tahun 2019.
Sedangkan prevalensi penyakit jantung dan ginjal kronis pada tahun 2018 di
Indonesia tercatat sebesar 1,5 persen dan 3,8 persen.

Penyakit tidak menular ini sebagian besar disebabkan
oleh perilaku hidup yang kurang sehat seperti gizi yang kurang seimbang pada
makanan sehari-hari, kebiasaan merokok maupun terpapar asap rokok, minum
alkohol maupun kurangnya porsi olahraga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat
melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2018, rata-rata
konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia per minggu hanya 1,41 kg, jauh di
bawah standar konsumsi buah dan sayur yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) yaitu 2,8 kg per minggu. Padahal konsumsi
harian dengan cukup sayur dan buah itu sendiri menurut penelitian dapat
menurunkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Selain itu juga mampu
menyehatkan mata, menurunkan tekanan darah dan memberikan perlindungan tubuh terhadap
kanker. Perilaku merokok juga menjadi salah satu penyebab penyakit jantung dan
pembuluh darah lainnya. Meski kampanye stop merokok cukup sering ditemui, menurut
Riskesdas 2018, jumlah perokok mengalami kenaikan di tahun ke tahun, bahkan
pada penduduk usia muda. Prevalensi
merokok pada populasi usia 10-18 tahun naik menjadi 9,1 persen pada tahun 2018.
Angka ini justru semakin menjauh dari target RPJMN 2019 yang sebesar 5,4
persen.

Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini akan dapat
menurunkan tingkat produktivitas bangsa dan perekonomian negara. Upaya promosi
kesehatan dan pencegahan penyakit perlu menjadi pilihan untuk diprioritaskan. Gerakan
masyarakat hidup sehat harus semakin digalakkan untuk mencegah menjamurnya
penyakit-penyakit tak menular dalam masyarakat. Selain mengurangi jumlah
penduduk yang sakit dan meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat, gerakan
masyarakat hidup sehat dapat membantu mengurangi biaya pengobatan yang
memberatkan tanggungan BPJS Kesehatan.

Meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat akan mampu
mengurangi penggunaan fasilitas BPJS. Harapannya pada masa mendatang kondisi
program jaminan kessehatan kita akan semakin baik dan tidak terjadi lagi
kenaikan-kenaikan yang memberatkan rakyat.

*)
Erya Indy P., S.ST.

Statistisi
Pada BPS Provinsi Papua

ID:2487 Responsif

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below